PEMERIKSAANPERSIAPAN. HAKIM KETUA : "SIDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA, DENGAN NOMOR REGISTER 215/TUN.G/2015/PTUN.PLG ANTARA SUDI PUTRA SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN DAVID SUPRIANDA (BUPATI MUBA) SEBAGAI TERGUGAT. PADA HARI INI, SELASA 24 JUNI 2015. Setiapwarga negara berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, apabila keputusan tersebut merugikan kepentingan orang yang bersangkutan. Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dianggap masih belum secara signifikan melindungi kepentingan masyarakat. Adanya 5 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Kemudian adapun objek sengketa yang bersifat fiktif negatif tersebut diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTUN yang berbunyi : 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Dalamhal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan menandatangani surat-surat permohonan, gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi, maupun ahli, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta putusan dan/atau putusan sela KATAPENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sala m Sejahtera Bagi Kita Semua Alhamdulillah, Puji dan Syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas keridhoanNya penyusunan Tesis dengan judul "Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara" dapat saya selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister KasasiDalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 131 UU PTUN yang menyebutkan : (1) Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. (2) Acara pemeriksaan kasasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan XJI6o.

contoh peradilan tata usaha negara